Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) menargetkan kapasitas listrik Indonesia akan bertambah menjadi 81 Giga Watt (GW) dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, dari yang saat ini 71 GW.
Asal tahu saja, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 target tambahan kapasitas pembangkit listrik berada di angka 71 GW yang didominasi oleh pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Dengan rencana itu, artinya target tambahan kapasitas pembangkit listrik nasional meningkat 10 GW.
Kepala Bappisus, Aris Marsudiyanto mengatakan bahwa target penambahan kapasitas tersebut sejalan dengan kapasitas terpasang nasional saat tersebut yang berada di angka 71 GW. Dia menjelaskan bahwa pemenuhan target listrik tersebut akan didukung oleh pengembangan berbagai sumber energi, mulai dari energi baru terbarukan (EBT) hingga Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
"Kita evaluasi bagaimana ke depan PLN juga akan growing ya, yang saat ini kalau tidak salah baru 71 GW Pak ya, akan bisa kita tambah lagi menjadi 81 GW dalam waktu 10 tahun," jelas Aris usai pertemuan pihaknya dengan PLN, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pihaknya dengan PLN juga mengkaji berbagai jenis energi untuk memastikan kelayakan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan pasokan listrik nasional dalam jangka panjang. Opsi energi yang dikaji meliputi energi surya, angin, air, panas bumi (geothermal), hingga nuklir.
"Oh tentunya, ya akan banyak sekali tadi energi untuk pembangkit listrik ya, mulai dari surya, angin, air ya, geothermal, sampai ke PLTN ya. Itu semuanya dikaji oleh PLN ya. Ini yang sedang kita tindak lanjuti terus mana yang lebih feasible ya di negara kita ya, dengan kita berdasar cost and benefit-nya serta sustainability untuk kelangsungan itu," tambahnya.
Pihaknya juga melakukan pengawalan terhadap seluruh program dan pengelolaan anggaran proyek ketenagalistrikan guna mencegah kebocoran dana. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait.
"Kami Bappisus selalu mengawal ya setiap program pemerintah ya baik dari segi perencanaannya, implementasinya, termasuk biayanya, bagaimana pengelolaan anggarannya ya, jangan sampai banyak kebocoran di situ ya. Tentunya karena Bappisus kan saat ini kan banyak bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya. Kita dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK, kemarin dengan Ombudsman ya seperti itu," tegasnya.
Di samping itu, Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menegaskan perusahaan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait guna menjamin ketersediaan energi primer seperti batu bara dan LNG. Langkah penanganan hambatan (de-bottlenecking) dilakukan bersama Bappisus agar pasokan energi tetap aman.
"Kami koordinasikan dengan seluruh kementerian terkait sehingga pasokan energi primer akan mencukupi dan akan terus cukup ke depannya. Kita tidak perlu khawatir, tentu akan ada tantangan dan itulah yang kami diskusikan bersama atas bimbingan dan arahan Bapak Kepala Bapissus. Semuanya kita de-bottlenecking agar dapat berjalan dengan baik," ujar Suroso dalam kesempatan yang sama.
Perusahaan juga mengawal program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp. Proyek tersebut disiapkan untuk menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus menekan biaya produksi listrik.
"Bapak Presiden telah mempunyai program yang luar biasa yaitu kita akan membangun PLTS 100 Gigawatt peak yang in the long run akan dapat menjaga sustainability pasokan dan harapannya bisa menekan biaya produksi listrik," terangnya.
[Gambas:Video CNBC]