Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau memastikan perusahaan batal mengimpor kereta rel listrik () bekas dari Jepang.
Sebagai gantinya, perseroan akan mengadakan 23 rangkaian atau trainset baru dalam waktu dua hingga tiga tahun dengan melibatkan industri dalam negeri dan membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Bobby usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11). Rapat tersebut berlangsung hampir tiga jam.
"Enggak, kita enggak impor (KRL) bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby dalam keterangannya.
Ia menjelaskan sebagian pengadaan akan melibatkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. KAI juga membuka peluang menggandeng produsen luar negeri, dengan syarat kerja sama tersebut melibatkan industri nasional.
"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," ujarnya.
"Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," sambung dia.
Bobby menyebut kebutuhan pengadaan kereta baru mencapai 23 trainset. Dari jumlah tersebut, delapan rangkaian menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi lebih dahulu.
"Banyak. Jadi ada delapan (trainset) yang urgent, kemudian total 23 trainset," ujarnya.
Perseroan menargetkan pengadaan 23 rangkaian baru tersebut dapat dipercepat dalam waktu dua hingga tiga tahun.
Kepastian pembatalan impor ini berbeda dari usulan Bobby dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 23 September 2026.
Saat itu, ia mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan armada KRL Jabodetabek.
Usulan tersebut muncul di tengah pertumbuhan penumpang yang mencapai 11,3 persen pada semester I 2026 secara tahunan. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya di bawah satu juta kini mencapai sekitar 1,1 juta orang.
Sementara itu, rata-rata usia kereta yang dioperasikan KAI telah lebih dari 41 tahun dan 13 trainset harus dikonservasi atau dipensiunkan pada 2026.
Perseroan juga memperkirakan kebutuhan operasional pada 2026 mencapai 105 trainset, sedangkan jumlah sarana yang tersedia pada awal tahun baru 102 rangkaian.
Kondisi ini diperberat keterlambatan pengiriman sembilan dari 16 trainset pesanan kepada INKA. Dari jumlah tersebut, baru tujuh rangkaian yang telah beroperasi.
Bobby saat itu menyebut impor menjadi salah satu opsi untuk menutup kekurangan armada pada 2026 dan 2027, sembari menunggu peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
"Bagaimana kita menutup 2026, 2027 dulu. Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu dengan melakukan impor," ujar Bobby dalam rapat tersebut.
Menurut Bobby, KRL bekas Jepang dipilih karena waktu pengadaannya lebih singkat, yakni sekitar satu hingga dua bulan, dibandingkan kereta baru yang membutuhkan waktu satu hingga dua tahun sejak pemesanan hingga pengiriman.
Sistem perkeretaapian Jepang juga dinilai sesuai dengan yang digunakan di Indonesia, termasuk rel, lebar jalur, dan listrik aliran atas (LAA).
"Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar jarumnya, kemudian listriknya, LAA-nya, itu kita itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain karena memang sistemnya berbeda," jelasnya.