Ekonomi

Wamendag Dyah Roro Bawa Misi Penguatan Ekspor UMKM ke Forum OKI

Wamendag Dyah Roro Bawa Misi Penguatan Ekspor UMKM ke Forum OKI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia mendorong perluasan akses pembiayaan perdagangan dan penguatan sistem pembayaran lintas negara guna meningkatkan daya saing ekspor, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Upaya tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dalam Sesi Menteri ke-42 Komite Tetap Kerja Sama Ekonomi dan Komersial OKI (COMCEC) yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada 31 Oktober hingga 3 November 2026.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Presiden Turki Cevdet Yılmaz dan diikuti 57 negara anggota OKI itu mengangkat tema pengembangan instrumen pembiayaan perdagangan yang efektif untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota.

Dalam forum tersebut, Roro menekankan pentingnya menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau, inovatif, dan berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memenuhi persyaratan pasar internasional.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada 2025, sektor ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto nasional dan memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Potensi besar ini perlu terus dikembangkan melalui akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan dukungan yang memungkinkan UMKM semakin siap memasuki pasar ekspor," ujar Roro dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, penguatan pembiayaan perdagangan tidak cukup hanya melalui penyediaan modal. Diperlukan pula peningkatan kemampuan pelaku usaha, inovasi produk keuangan, penguatan lembaga pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta regulasi yang mendukung kegiatan ekspor.

Indonesia pun menyambut positif sejumlah rekomendasi dari Kelompok Kerja Perdagangan COMCEC, antara lain perluasan pembiayaan berbasis syariah, penggunaan penilaian kredit berdasarkan arus kas, digitalisasi dokumen perdagangan, serta pengembangan skema penjaminan kredit bagi UMKM.

Rekomendasi tersebut dinilai dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program bersama, mulai dari proyek percontohan, bantuan teknis, peningkatan kesiapan ekspor, hingga penguatan kelayakan UMKM untuk memperoleh pembiayaan.

Selain itu, kerja sama juga dapat mencakup pengembangan skema pembagian risiko, penjaminan kredit, dan asuransi ekspor untuk membantu pelaku usaha mengakses pasar internasional.

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti saat melakukan kunjungan kerja ke Turki. (Dok. Tim wamendag)Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti saat melakukan kunjungan kerja ke Turki. (Dok. Tim wamendag)

Dorong QRIS dan Transaksi Mata Uang Lokal

Di samping pembiayaan, pemerintah Indonesia menilai konektivitas sistem pembayaran menjadi faktor penting untuk memperlancar perdagangan antarnegara.

Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan kerja sama antarbank sentral melalui penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transactions (LCT). Mekanisme ini diharapkan dapat menyediakan alternatif penyelesaian transaksi perdagangan yang lebih efisien.

Roro juga menyoroti peluang pengembangan konektivitas pembayaran digital melalui penggunaan kode respons cepat atau QR lintas negara.

Indonesia sendiri telah mengembangkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan memperluas konektivitas pembayarannya dengan sejumlah negara mitra, termasuk Malaysia, Singapura, dan Jepang.

"Konektivitas sistem pembayaran digital memiliki potensi besar untuk mempermudah transaksi perdagangan lintas negara. Pengembangan interoperabilitas QRIS dengan negara mitra dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk melakukan transaksi secara lebih praktis, aman, dan efisien. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan perdagangan elektronik lintas negara dan menjangkau konsumen di pasar baru," jelas Roro.

Lebih lanjut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus memanfaatkan kerja sama COMCEC, termasuk fasilitas pendanaan proyek atau COMCEC Project Funding, guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha di negara-negara anggota.

Fasilitas tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan Indonesia untuk menjalankan sejumlah program pengembangan instrumen pembiayaan perdagangan serta produk dan jasa halal di kawasan OKI.

Dalam pertemuan itu, Roro turut mengundang delegasi negara anggota untuk mengunjungi stan proyek Indonesia pada pameran COMCEC Project Funding. Melalui kegiatan tersebut, Indonesia memperkenalkan hasil pelaksanaan proyek sekaligus membuka peluang kerja sama baru dengan negara anggota lainnya.

"Saya mengajak seluruh negara anggota untuk menerjemahkan rekomendasi dan komitmen bersama menjadi langkah nyata. Dengan memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, kita dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi produk-produk lokal untuk menembus pasar internasional serta mendorong UMKM menjadi bagian dari rantai perdagangan global," tambahnya.

Melalui partisipasi dalam COMCEC ke-42, Indonesia berharap kerja sama pembiayaan, digitalisasi transaksi, dan penguatan kapasitas UMKM dapat memperluas akses produk unggulan negara-negara OKI ke pasar global.

Rangkaian pertemuan tersebut juga dihadiri Konsul Jenderal RI di Istanbul, perwakilan Deputi Bappenas, serta Atase Perdagangan RI di Ankara.

[Gambas:Video CNBC]