Tokyo (ANTARA) - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Jumat berjanji akan berupaya mengurangi beban keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Prefektur Okinawa.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan pertama dalam 13 tahun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kerangka kebijakan tersebut.
Dalam pertemuan Dewan Kebijakan Okinawa bersama Gubernur Okinawa yang baru terpilih, Genta Koja, di kantor perdana menteri, Takaichi juga menginstruksikan sejumlah menteri kabinet terkait untuk mempertimbangkan langkah-langkah dukungan bagi prefektur tersebut dalam penyusunan anggaran tahun fiskal 2027.
Pertemuan itu berlangsung di tengah pembahasan tentang anggaran pembangunan Okinawa dan rencana kontroversial yang telah berlangsung lama untuk memindahkan Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma ke lokasi lain di wilayah Okinawa.
Pertemuan tersebut juga digelar setelah muncul kemarahan warga setempat menyusul dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap seorang perempuan yang tinggal di prefektur itu oleh seorang anggota militer AS.
Takaichi mengatakan pemerintah akan "mengerahkan segala upaya untuk mencapai hasil nyata dalam mengurangi beban pangkalan militer AS di Okinawa."
Koja, gubernur pertama dalam 12 tahun yang mendukung rencana pemindahan pangkalan ke kawasan pesisir Henoko di Nago berdasarkan kesepakatan Jepang-AS pada 1996, meminta pemerintah memperjelas waktu pengembalian lahan yang saat ini digunakan oleh fasilitas tersebut.
Namun, Koja kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah pusat tidak menyebutkan tanggal pasti pengembalian lahan tersebut.
Terkait dugaan pembunuhan dan perampokan terhadap seorang perempuan setempat oleh anggota militer AS Devin Ballard, yang didakwa pada Oktober, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa Jepang dan AS telah sepakat meningkatkan pendidikan dan pembinaan bagi personel militer AS.
Pertemuan pertama Dewan Kebijakan Okinawa sejak 2013 itu berlangsung setelah Koja memenangkan pemilihan gubernur pada September dengan dukungan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan dipimpin Takaichi.
Ia mengalahkan Denny Tamaki, penentang keras rencana pemindahan pangkalan yang telah memimpin prefektur tersebut selama delapan tahun.
Pekerjaan konstruksi awal di lokasi yang direncanakan, yang membentang hingga ke sebuah teluk, telah berlangsung di tengah tuntutan masyarakat setempat agar pangkalan tersebut dipindahkan ke luar Okinawa.
Di tengah meningkatnya sikap asertif China di kawasan Indo-Pasifik, pemerintahan Takaichi berupaya memperkuat kerja sama dengan Okinawa terkait rencana pemindahan pangkalan tersebut sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan di Kepulauan Nansei.
Gugusan pulau itu memiliki arti strategis karena membentang ke arah barat daya dari Kyushu menuju Taiwan.
Dalam kampanyenya, Koja lebih menitikberatkan isu ekonomi daripada persoalan pangkalan militer. Ia berjanji meningkatkan dana pembangunan Okinawa dari pemerintah pusat.
Menurut sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut, pemerintah dapat meningkatkan anggaran pembangunan Okinawa untuk tahun fiskal 2027 menjadi lebih dari 300 miliar yen (sekitar Rp34,4 triliun), melampaui usulan awal sebesar 289,7 miliar yen.
Anggaran pembangunan Okinawa berada di kisaran 260 miliar yen (sekitar Rp29,8 triliun) sejak tahun fiskal 2022, setelah sebelumnya diturunkan dari kisaran 300 miliar yen (sekitar Rp34,4 triliun).
Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah prefektur mengenai rencana pemindahan pangkalan dinilai turut berkontribusi terhadap pemangkasan anggaran selama masa kepemimpinan Tamaki.
Sumber: Kyodo