JAKARTA -- Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 2026. Konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan 8,95 persen dan menjadi salah satu penopang ekonomi di tengah ketidakpastian global serta tekanan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional masih terjaga. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang Januari-September 2026 mencapai 5,45 persen.
“Di tengah ketidakpastian itu, pertumbuhan ekonomi kita masih baik, yaitu pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara year on year,” kata Airlangga dalam taklimat media pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,66 persen, meskipun melambat dari kuartal II 2026 yang mencapai 15,97 persen.
Airlangga mengatakan, belanja pemerintah pada kuartal II dan III turut ditopang sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dengan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,06 persen, sedangkan ekspor barang dan jasa meningkat 4,59 persen.
Impor tercatat tumbuh lebih tinggi, yakni 7,31 persen. Kenaikan tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan produksi, investasi, bahan baku, dan barang modal.
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan kontribusi 19,22 persen. Sektor tersebut tumbuh 5,87 persen pada kuartal III 2026.
Sejumlah subsektor mencatatkan pertumbuhan tinggi, antara lain makanan dan minuman sebesar 7,09 persen, kimia dan farmasi 8,10 persen, serta logam dasar 9,94 persen. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta jasa keuangan 8,47 persen.
Airlangga menyebut pertumbuhan industri kimia dan farmasi antara lain didukung peningkatan produksi bahan bakar nabati (FAME), investasi, dan kebutuhan pupuk. Adapun sektor akomodasi dan makan minum mendapat dukungan dari aktivitas pariwisata serta program MBG.
Secara regional, pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,08 persen. Sementara itu, Pulau Jawa tumbuh 5,84 persen dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, yakni 56,05 persen.
Di sisi investasi, realisasi pada kuartal III 2026 mencapai Rp528,7 triliun atau tumbuh 7,6 persen secara tahunan. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 745.634 orang.
Secara kumulatif, realisasi investasi Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target. Investasi hilirisasi tercatat sebesar Rp179,9 triliun, meningkat 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,44 juta orang menjadi 147,99 juta orang pada Agustus 2026. Tingkat pengangguran terbuka tercatat turun menjadi 4,75 persen.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak lebih luas terhadap masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja formal. Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui digitalisasi dan kemudahan perizinan.
Memasuki kuartal IV 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun tetap berada di kisaran 5,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menjaga konsumsi masyarakat melalui stimulus sekitar Rp31 triliun serta melanjutkan belanja program MBG dan KDKMP.
Selain menjaga konsumsi, pemerintah berupaya memperkuat investasi dan ekspor. Airlangga mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi regulasi yang menghambat kegiatan ekspor serta menyiapkan kebijakan untuk mempermudah impor bahan baku dan barang modal yang digunakan dalam kegiatan produksi berorientasi ekspor.