BRIN memandang bahwa dukungan terhadap tata kelola mineral kritis harus diperkuat melalui riset lintas disiplin yang tidak hanya mengembangkan teknologi pengolahan
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nunung Nuryartono menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk mendukung pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan.
“BRIN memandang bahwa dukungan terhadap tata kelola mineral kritis harus diperkuat melalui riset lintas disiplin yang tidak hanya mengembangkan teknologi pengolahan, tapi juga menyediakan berbagai bukti ilmiah mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak kita harapkan muncul,” ujar Nunung dalam acara “Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026” yang digelar di Jakarta, Kamis.
Persoalan tersebut, tutur Nunung melanjutkan, meliputi dampak lingkungan, dampak sosial, serta bagaimana proses efisiensi pemanfaatan sumber daya tepat dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.
Oleh karena itu, Nunung menegaskan pentingnya kerja sama antarsektor dalam pengelolaan mineral kritis.
Nunung menyampaikan, dalam mengembangkan teknologi pengolahan logam tanah jarang (LTJ), BRIN bekerja sama dengan Badan Industri Mineral (BIM), MIND ID, hingga berbagai perguruan tinggi yang berada di luar maupun dalam negeri.
Nunung berharap agar kolaborasi tersebut dapat menghasilkan pengembangan teknologi pengolahan LTJ yang sesuai dengan karakteristik sumber daya mineral Indonesia.
Selain itu, ia juga berharap dapat memandirikan anak-anak bangsa dalam penguasaan teknologi-teknologi tersebut.
“Namun demikian, kami tidak bisa sendiri. Pengembangan teknologi membutuhkan investasi yang besar, kerja sama antarsektor, dan dukungan kebijakan yang konsisten,” ucap Nunung.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif The PRAKARSA sekaligus Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia Victoria Fanggidae menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan kapasitas industri pengolahan.
Ia menekankan tiga perubahan mendasar, yakni penguatan standar operasional dan penegakan hukum, peningkatan akuntabilitas lembaga keuangan, serta pembagian manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat terdampak.